Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasus tindak pidana umum, tetapi juga kasus korupsi.

During his tenure, he also initiated the audit with the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation of the SDGs.

paling singkat telah two (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

“We also play a role inside the investigation course of action, repressive prosecution throughout the condition’s decline calculation, plus the provision of expert testimony at trial.

to Any individual Share the most beneficial from the Jakarta Write-up with pals, family, or colleagues. Being a subscriber, you are able to present three to 5 content monthly that any one can go through—no membership required! Log in

Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Adapun pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji, kata Agus, garis besarnya terkait dengan kapasitas particular, proyeksi untuk KPK dan bayangan tugas jika terpilih menjadi petinggi di lembaga itu.

menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we requested Dr. Pranomo a number of questions on governance and what it means being a fresh member on the Board.

The following content articles are merged in Scholar. Their mixed citations are counted just click here for the primary post.

Customise your examining expertise by altering the textual content dimensions to compact, medium, or big—locate what’s most cozy in your case.

Sistem pelayanan pengaduan on-line berbasis web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Keterpurukan sektor pariwisata yang berdampak pada sektor industri kerajinan mendorongnya untuk berbuat nyata membantu para perajin untuk bangkit.